Mahasiswa UNPAM Serang Gelar Sosialisasi Anti Korupsi Di Desa Pasir Peuteuy Pandeglang
Oleh abyzhamal · 12 Oktober 2026, 00:19 WIB
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) Serang, menggelar Sosialisasi Anti Korupsi, di Kantor Desa Pasir Peuteuy, Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Desa Pasir Peutey, Kecamatan Cadasari Pandeglang, Sunarsa dan jajaranya, mengangkat tema “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Bahaya Korupsi yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara serta Dampaknya terhadap Pembangunan Nasional.”
Ahmad Muhyi Abizamal, pemateri dalam kegiatan tersebut menjelaskan, kegiatan ini merupakana salah satu rangkaian kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester VI dan untuk pesrta kegiatan ini merupakan perwakilan ketua Rukun Tetangga (RT) di lingkungan Desa Pasir Peuteuy.
“Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya tindak pidana korupsi, khususnya tindakan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta dampaknya terhadap keberlangsungan pembangunan nasional, ”ungkapnya saat dihubungi wartawan.
Abizamal menambahkan, pentingnya integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik.
“Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang dapat menghambat pembangunan nasional. Praktik korupsi tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat mengurangi kualitas pelayanan publik, menghambat pembangunan infrastruktur, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan,” tambahnya.
Selain itu, masyarakat diberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan perkembangan ketentuan hukum yang berlaku.
“Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam mencegah praktik korupsi sejak dini serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab demi keberlanjutan pembangunan nasional.,” imbuhnya.

