Garis Isu

Pemkab Pandeglang Ternyata Sudah Tetapkan Blok Ujung Kulon Jadi Wilayah Tambang Sejak 2020

Oleh Editia Nuralif · 18 November 2026, 00:33 WIB

Pemkab Pandeglang Ternyata Sudah Tetapkan Blok Ujung Kulon Jadi Wilayah Tambang Sejak 2020

PANDEGLANG - Pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah menetapkan terlebih dahulu blok Ujung Kulon serta kawasan perairan Selat Sunda masuk kedalam wilayah usaha pertambangan

‎

‎Hal tersebut terungkap dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011–2031, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita.

‎

‎Dalam Pasal 41 Perda tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang telah memasukkan sejumlah kecamatan di wilayah selatan Pandeglang ke dalam kawasan pertambangan mineral logam, meliputi komoditas emas, pasir besi, dan titanium.

‎

‎Adapun enam kecamatan yang secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan tersebut, yakni:

‎

‎1. Kecamatan Cimanggu

‎2. Kecamatan Cibaliung

‎3. Kecamatan Cibitung

‎4. Kecamatan Cikeusik

‎5. Kecamatan Cigeulis

‎6. Kecamatan Sumur

‎

‎Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kawasan selatan Pandeglang telah diarahkan dalam rencana tata ruang daerah sebagai kawasan yang memiliki peruntukan pertambangan mineral logam.

‎

‎Sementara itu, dalam peta lampiran wilayah pertambangan, blok Ujung Kulon mencakup empat kecamatan, yakni Kecamatan Cikeusik, Cibitung, Cibaliung, dan Cimanggu.

‎

‎Dalam peta tersebut, kawasan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ditandai dengan warna krem yang menunjukkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Adapun kawasan TNUK sendiri ditandai dengan warna putih atau berada di luar wilayah pertambangan. Sementara Wilayah Pencadangan Negara (WPN) ditandai dengan arsiran berwarna merah.

‎

‎Dengan demikian, dokumen tata ruang dan peta wilayah pertambangan tersebut menjadi catatan penting dalam melihat bagaimana kebijakan pemanfaatan ruang untuk pertambangan di kawasan selatan Pandeglang telah diakomodasi sejak beberapa tahun lalu.

‎

‎WUP sendiri merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral dan menjadi dasar dalam tahapan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan wilayah tersebut tidak serta-merta memberikan izin kepada perusahaan untuk langsung melakukan aktivitas penambangan.

‎

‎Masih terdapat sejumlah tahapan perizinan, persyaratan teknis, lingkungan, serta ketentuan hukum lainnya yang wajib dipenuhi sebelum kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan.

‎

‎Selain itu, Perda tersebut juga mengatur kawasan pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara yang pemanfaatannya harus mengikuti kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎

‎Di sisi lain, keberadaan Taman Nasional Ujung Kulon menjadi perhatian tersendiri karena kawasan konservasi tersebut merupakan habitat alami Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), satwa langka yang menjadi salah satu kekayaan hayati paling penting bagi Indonesia.

‎

‎Berdasarkan data luas kawasan, TNUK mencapai sekitar 105.694,46 hektare, terdiri atas 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.

‎

‎Terungkapnya ketentuan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 ini pun menjadi dasar untuk mempertanyakan sejauh mana kebijakan tata ruang daerah telah mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan konservasi Ujung Kulon.

Iklan dalam artikel
Bagikan: WhatsApp Facebook X

Berita Terkait

Komentar · 0

Belum ada komentar

Mulai percakapan.

Masuk untuk menambahkan komentar…