Garis Isu

Diprotes Warga, BPN Rekonstruksi Ulang Pengecekan Peta Batas Antara Pandeglang dan Lebak

Oleh Editia Nuralif · 6 November 2026, 18:19 WIB

Diprotes Warga, BPN  Rekonstruksi Ulang Pengecekan Peta Batas Antara Pandeglang dan Lebak

Pandeglang – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang melakukan pengecekan terhadap sejumlah bidang tanah yang menjadi objek klaim dalam proses pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang. Pengecekan tersebut juga berkaitan dengan persoalan batas wilayah antara Desa Cijakan, Kabupaten Pandeglang, dan Desa Bendungan, Kabupaten Lebak.

‎

‎Kegiatan pengecekan berlangsung di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Jumat (6/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap tiga lokasi bidang tanah yang diklaim oleh pihak ahli waris, salah satunya berada di wilayah perbatasan Pandeglang dan Lebak.

‎

‎Perwakilan BPN Pandeglang, Aji, mengatakan pengecekan dilakukan bersama sejumlah pihak untuk memastikan kondisi dan letak bidang tanah yang menjadi objek persoalan. Hasil pengecekan tersebut nantinya akan dibahas kembali sebagai bahan menentukan langkah penyelesaian berikutnya.

‎

‎"Hari ini kita melakukan pengecekan terhadap bidang-bidang tanah yang diklaim oleh pihak Saudara Urjen. Ada tiga lokasi, salah satunya berbatasan dengan Lebak. Untuk hasil kegiatan ini dan proses selanjutnya akan kita rapatkan kembali," ujar Aji.

‎

‎Ia menjelaskan, dalam proses pengadaan tanah yang dilaksanakan pada 2021, pihaknya mengklaim seluruh tahapan telah dilakukan sesuai ketentuan, mulai dari inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, pengumuman, hingga penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

‎

‎Menurutnya, terhadap pemilik tanah yang tidak menyetujui nilai ganti kerugian, penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan.

‎

‎"Yang sudah konsinyasi tetap harus mengajukan gugatan ke pihak pengadilan. Untuk pelaksanaan proses berikutnya, kita serahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

‎

‎Sementara itu, Kepala Desa Cijakan, Nanda S., mengatakan salah satu fokus utama pengecekan tersebut adalah memastikan kejelasan batas wilayah antara Desa Cijakan dan Desa Bendungan yang berada di dua kabupaten berbeda.

‎

‎Ia mengaku, hingga saat ini kedua desa belum dapat memastikan secara tepat batas wilayah yang menjadi objek pengecekan. Karena itu, diperlukan keterangan dari para tokoh masyarakat dan orang-orang tua terdahulu yang mengetahui sejarah batas wilayah tersebut.

‎

‎"Kami diminta menunjukkan mana batas wilayah yang masuk Desa Bendungan dan mana yang masuk Desa Cijakan. Namun, hari ini kami dari kedua desa belum bisa menentukan secara pasti. Kami masih membutuhkan dukungan dan keterangan dari orang-orang tua terdahulu," ungkap Nanda.

‎

‎Meski demikian, ia berharap persoalan batas wilayah dapat segera diluruskan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Nanda juga menegaskan bahwa masyarakat mendukung pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang karena proyek tersebut sangat diharapkan dapat segera diselesaikan.

‎

‎Di sisi lain, Ade Rudianto selaku ahli waris menyampaikan bahwa kegiatan rekonstruksi batas tanah sebelumnya telah dilakukan dan disaksikan berbagai pihak, mulai dari unsur PPK lahan, PPK WIKA, tim pemetaan, hingga pemerintah desa.

‎

‎Menurut Ade, terdapat lahan milik almarhum Juhri yang di atasnya berdiri rumah dan bangunan dengan total 12 penerima hak. Ia berharap proses pembayaran ganti rugi lahan tersebut segera mendapatkan kepastian.

‎

‎Selain itu, Ade meminta agar persoalan lahan Juhri dapat segera ditindaklanjuti, termasuk terkait proses konsinyasi yang dimohonkan Kementerian Pekerjaan Umum.

‎

‎Ia juga menyoroti persoalan lahan milik Sarman yang diduga terdapat penyalahgunaan kewenangan terkait penerbitan surat keterangan oleh Kepala Desa Bendungan. Ade berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara transparan dan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

‎

‎Harapan serupa disampaikan Yayah dan Yanah selaku ahli waris Juhri. Keduanya berharap pembayaran ganti rugi segera direalisasikan dengan nilai yang sesuai, termasuk memperhitungkan keberadaan bangunan di atas tanah tersebut.

‎

‎Sementara itu, Nurjanah selaku pemilik tanah mengeluhkan nilai penawaran ganti rugi dalam proyek pembangunan Tol Serang-Panimbang yang menurutnya tidak sesuai dengan penawaran sebelumnya.

‎

‎Ia mengaku keberatan terhadap nilai yang ditawarkan karena dianggap tidak masuk akal. Meski demikian, Nurjanah menegaskan bahwa dirinya tidak menolak pembangunan jalan tol, melainkan meminta kejelasan dan kesesuaian nilai ganti rugi atas tanah miliknya.

‎

‎Di tempat yang sama, Sekretaris Desa Bendungan, Didi Supriadi, berharap pemerintah memberikan kepastian terkait batas wilayah kedua desa tersebut.

‎

‎Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan sekadar menyangkut batas antardesa dalam satu kabupaten, melainkan sudah berkaitan dengan batas administrasi antara Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

‎

‎Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya keterlibatan pemerintah provinsi.

Iklan dalam artikel
Bagikan: WhatsApp Facebook X

Berita Terkait

Komentar · 0

Belum ada komentar

Mulai percakapan.

Masuk untuk menambahkan komentar…