Warga Terdampak Karhutla Gugat UU Penanggulangan Bencana ke MK
Oleh abyzhamal · 11 Oktober 2026, 16:43 WIB
PALANGKA RAYA – Empat warga Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (8/10/2026).
Gugatan tersebut diajukan karena frasa "yang memadai" dalam Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d dinilai tidak memberikan kepastian mengenai standar kecukupan anggaran penanggulangan bencana.
Keempat pemohon tersebut adalah Damai Alam Usop, Krismen Santo Sihaloho, Davit Purwodesrantau, dan Paulus Alfons Yance Dhanarto. Mereka menilai ketidakjelasan parameter pengalokasian anggaran berpotensi menghambat upaya pencegahan dan penanganan bencana, khususnya karhutla yang kerap menimbulkan kabut asap di Kalimantan Tengah.
Kuasa hukum para pemohon, Aryo Nugroho Waluyo, menjelaskan bahwa persoalan konstitusional yang diajukan bukan berkaitan dengan ketiadaan kewajiban mitigasi bencana, melainkan belum adanya parameter minimum yang dapat digunakan untuk mengukur kecukupan anggaran berdasarkan risiko dan kebutuhan penanggulangan bencana.
Menurut Aryo, kabut asap akibat karhutla telah menimbulkan kerugian bagi para pemohon. Padahal, bencana tersebut dinilai dapat diprediksi dan diminimalkan melalui langkah mitigasi yang tepat.
"Bahwa kami menilai penyebab karhutla ini bisa diprediksi begitu atau bisa dimitigasi. Salah satu yang menjadi faktor terkait dengan karhutla yang terjadi sekarang itu adanya fenomena El Nino atau kekeringan," ujar Aryo, Kamis (8/10/2026).
Oleh karena itu, para pemohon meminta MK memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa "yang memadai" dalam Pasal 6 huruf e. Mereka mengusulkan agar kecukupan anggaran ditentukan secara terukur berdasarkan hasil analisis risiko dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Selain itu, pengalokasian anggaran diharapkan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta menjamin ketersediaan pendanaan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana.
Para pemohon juga meminta MK menyatakan frasa "yang memadai" dalam Pasal 8 huruf d inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan kecukupan anggaran harus disesuaikan secara proporsional dengan hasil analisis risiko dan kebutuhan penanggulangan bencana di daerah.
Melalui permohonan tersebut, para pemohon berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki standar yang jelas dalam menentukan alokasi anggaran penanggulangan bencana sehingga upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak bencana dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terukur.


