Garis Isu

Razid Chaniago Desak Pencabutan Kepmen ESDM, WUP di Perairan Ujung Kulon Dinilai Ancam Badak Jawa

Oleh Editia Nuralif · 17 November 2026, 15:12 WIB

Razid Chaniago Desak Pencabutan Kepmen ESDM, WUP di Perairan Ujung Kulon Dinilai Ancam Badak Jawa

SERANG – Penetapan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026 menuai kritik dari berbagai kalangan.


Kebijakan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut dinilai berpotensi mengancam kelestarian ekosistem laut dan darat di sekitar TNUK, yang selama ini menjadi habitat terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di dunia.


Advokat senior Razid Chaniago mendesak pemerintah segera mencabut keputusan tersebut. Menurutnya, penetapan WUP di kawasan penyangga konservasi merupakan kebijakan yang tidak sejalan dengan komitmen perlindungan satwa langka dan pelestarian lingkungan.


Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan adanya penetapan WUP tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa status WUP tidak serta-merta menjadi izin pertambangan karena masih memerlukan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).


Meski demikian, Razid menilai kebijakan tersebut tetap harus dikaji secara serius karena berpotensi menimbulkan persoalan dalam perlindungan kawasan konservasi.


"Ini paradoks kebijakan yang berbahaya. Di satu sisi negara beralasan mau menyelamatkan badak dari tsunami Anak Krakatau dengan memindahkannya ke Alas Purwo. Di sisi lain, Kementerian ESDM justru membuka pintu eksploitasi tambang di halaman depan rumah badak itu sendiri. Ini bukan konservasi, ini kontradiksi," tegas Razid saat ditemui di Serang, Selasa (17/11/2026).


Ia menjelaskan, TNUK merupakan kawasan taman nasional sekaligus Situs Warisan Dunia UNESCO yang memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup satwa langka. Perlindungannya juga memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.


Razid berpandangan, aktivitas pertambangan di perairan sekitar kawasan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem, termasuk melalui getaran seismik, sedimentasi, kebisingan, hingga risiko pencemaran lingkungan.


"Ekosistem darat dan laut Ujung Kulon itu satu kesatuan sistemik. Getaran seismik, sedimentasi, kebisingan, dan potensi pencemaran dari aktivitas tambang di perairan penyangga akan langsung mengganggu wilayah jelajah dan sumber pakan Badak Jawa. Apalagi populasinya di bawah 80 ekor," ujarnya.


Selain persoalan WUP, Razid turut menyoroti wacana relokasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo yang sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Antalya.


Ia mempertanyakan kemungkinan adanya keterkaitan antara wacana pemindahan badak dengan kepentingan pertambangan di kawasan Ujung Kulon. Namun, ia tidak memaparkan bukti yang mengonfirmasi dugaan tersebut.


"Publik wajar curiga, jangan-jangan narasi pemindahan badak ini untuk melancarkan kepentingan tambang? Karena selama badak ada di Ujung Kulon, Ujung Kulon tidak bisa ditambang. Badak adalah benteng hukumnya. Kalau badaknya dipindah, bentengnya hilang," katanya.


Desakan pencabutan Kepmen ESDM tersebut juga disuarakan GMNI Banten, KNPI Legok, serta Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin. Ketiganya turut menyampaikan desakan kepada Menteri ESDM agar keputusan terkait penetapan WUP di perairan Ujung Kulon ditinjau kembali.


Untuk menyikapi persoalan tersebut, Razid menawarkan tiga langkah konkret. Pertama, pemerintah diminta mencabut Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 terkait wilayah perairan Ujung Kulon yang dinilainya bertentangan dengan prinsip perlindungan kawasan konservasi.


Kedua, Kementerian ESDM harus membuka hasil kajian secara transparan kepada masyarakat. Hal itu mencakup dasar kajian geologis, potensi komoditas emas dan mineral, serta analisis mengenai potensi dampak lingkungan dari penetapan WUP tersebut.


Ketiga, apabila pemerintah tidak melakukan evaluasi maupun pencabutan, masyarakat sipil, kalangan advokat, dan pemerhati lingkungan dapat mempertimbangkan langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun mekanisme pengujian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.


Razid menegaskan, kepentingan investasi dan pertambangan tidak seharusnya mengesampingkan keberlangsungan habitat satwa yang terancam punah. Ia juga menyebut kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan investasi di Banten.


"Tambang masih bisa dicari di tempat lain. Investasi bisa dialihkan ke KEK Tanjung Lesung. Tapi kalau habitat Badak Jawa rusak, kita mau cari penggantinya di mana? Badak Jawa hanya ada satu-satunya di Ujung Kulon. Kalau punah di sini, punah untuk selamanya," pungkasnya.


Sementara itu, berdasarkan informasi Balai TNUK pada 10 Oktober 2026, seekor bayi Badak Jawa dilaporkan lahir dalam kondisi sehat dari induk bernama Desy. Kelahiran tersebut menjadi anak kelima Desy dalam kurun waktu delapan tahun.


Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Mahfudz, menyebut kelahiran tersebut menjadi salah satu bukti bahwa habitat Ujung Kulon masih mendukung kehidupan Badak Jawa.


Di sisi lain, Kementerian Kehutanan melalui juru bicaranya, Ristianto Pribadi, menegaskan bahwa perlindungan TNUK tetap menjadi prioritas pemerintah. Sementara itu, pengembangan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo masih sebatas wacana yang memerlukan kajian ilmiah secara mendalam.

Iklan dalam artikel
Bagikan: WhatsApp Facebook X

Berita Terkait

Komentar · 0

Belum ada komentar

Mulai percakapan.

Masuk untuk menambahkan komentar…