PKB Pandeglang Desak Pemerintah Pertahankan Badak Jawa di Ujung Kulon, Tolak Relokasi ke Alas Purwo
Oleh Editia Nuralif · 14 November 2026, 17:58 WIB
PANDEGLANG – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pandeglang menyatakan penolakan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa (badak bercula satu) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Sikap tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi DPC PKB Pandeglang yang ditandatangani jajaran pengurus partai pada Sabtu (14/11/2026). PKB menilai upaya penyelamatan satwa langka tersebut seharusnya lebih difokuskan pada penguatan perlindungan habitat alami di Ujung Kulon.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pandeglang, Mahrus Shalah, mengatakan Ujung Kulon merupakan habitat alami yang telah lama menjadi tempat hidup Badak Jawa. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan perlindungan kawasan tersebut dibandingkan menjadikan relokasi sebagai solusi utama.
"Jangan jadikan relokasi sebagai jalan pintas atas persoalan konservasi. Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, tetapi juga kekayaan alam Indonesia, kebanggaan masyarakat Pandeglang, dan bagian dari identitas ekologis Ujung Kulon," ujar Mahrus kepada wartawan.
Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah mewacanakan pemindahan satwa tersebut, sementara penguatan perlindungan terhadap habitat aslinya dinilai masih perlu menjadi perhatian utama.
Mahrus menegaskan, apabila terdapat ancaman terhadap kelangsungan hidup Badak Jawa di Ujung Kulon, pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.
"Jika memang ada ancaman terhadap keberlangsungan Badak Jawa, negara harus hadir dengan langkah nyata. Perkuat perlindungan habitatnya dan selesaikan persoalan yang mengancam kelestariannya, bukan justru menjadikan pemindahan sebagai pilihan utama," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pandeglang, Sri Widiyanti, meminta pemerintah tidak mengambil keputusan sepihak terkait rencana relokasi tersebut. Ia mendorong agar masyarakat Pandeglang, kalangan akademisi, serta pemerhati lingkungan dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan konservasi.
Sri menilai keterlibatan berbagai pihak penting agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan keselamatan Badak Jawa sekaligus menjaga kelestarian ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon.
"Kami meminta pemerintah mengutamakan perlindungan dan penguatan habitat alami Badak Jawa di Ujung Kulon. Masyarakat Pandeglang juga memiliki kepedulian serta tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian satwa tersebut," kata Sri.
Dalam pernyataan sikap resminya, DPC PKB Pandeglang menyampaikan empat tuntutan. Pertama, menolak tegas relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.
Kedua, mendesak pemerintah memprioritaskan perlindungan dan penguatan habitat alami Badak Jawa di Ujung Kulon. Ketiga, meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat Pandeglang, akademisi, dan pemerhati lingkungan.
Keempat, mendesak agar setiap kebijakan konservasi tetap mengutamakan keselamatan Badak Jawa tanpa mengorbankan keberadaan serta kelestarian ekosistem Ujung Kulon.
PKB Pandeglang menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa harus dilakukan dengan menjaga habitat aslinya. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum menetapkan kebijakan terkait masa depan satwa endemik Indonesia tersebut.
"Badak Jawa harus tetap di Ujung Kulon! Tolak relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo! Selamatkan habitatnya, lindungi rumahnya, dan jaga warisan alam Indonesia," demikian penegasan DPC PKB Pandeglang dalam pernyataan sikapnya.


