Garis Isu

Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, Diduga Ada Mafia Tanah

Oleh Editia Nuralif · 3 November 2026, 17:00 WIB

Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, Diduga Ada Mafia Tanah

PANDEGLANG – Pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, khususnya di kawasan pintu keluar (exit tol) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan. Sejumlah warga Desa Cijakan menduga adanya praktik mafia tanah yang menyebabkan proses pembebasan lahan bermasalah dan berpotensi merugikan pemilik tanah.

‎

‎Dugaan tersebut disampaikan Ketua Pergerakan Pemuda Bojong Bersatu, Ade Rudianto, saat ditemui di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang, Selasa (3/11/2026).

‎

‎“Kami menduga ada mafia tanah yang bermain dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang,” ungkap Ade.

‎

‎Ade menjelaskan, dugaan tersebut muncul berdasarkan hasil investigasi terhadap proses pembebasan tanah milik Hermawan. Ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam dokumen yang digunakan BPN Pandeglang untuk mengajukan permohonan konsinyasi di Pengadilan Negeri.

‎

‎Menurutnya, permohonan konsinyasi dengan NIB 000222 diduga bukan hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga memiliki persoalan dari sisi yuridis dan fisik objek tanah.

‎

‎Ade menyoroti adanya perbedaan keterangan lokasi tanah dalam dokumen. Berdasarkan hasil penelusurannya, objek tanah milik Hermawan berada di Blok Gunung Cangri, Desa Cijakan. Namun, dokumen yang disampaikan BPN Pandeglang kepada Pengadilan Negeri dalam perkara konsinyasi Nomor 12/Pdt/Kons/2026 justru mencantumkan objek tanah di Desa Picung, Kecamatan Picung, dengan Nomor Hibah 22 Tahun 2009.

‎

‎“Bagaimana jika nantinya Pengadilan Negeri melakukan eksekusi, sementara objek tanah yang digunakan dalam dokumen justru berbeda dan suratnya diduga bukan milik Hermawan? Ini harus dijelaskan,” kata Ade.

‎

‎Ia juga mengungkapkan bahwa dua bidang tanah milik Hermawan disebut masuk dalam lokasi pengadaan tanah sejak 2020, sementara penetapan lokasi pembangunan telah dilakukan pada 2017. Kondisi tersebut dinilai perlu diperiksa kembali karena berpotensi menimbulkan persoalan terhadap kepastian hak masyarakat.

‎

‎Ade turut mempertanyakan proses konsinyasi yang baru dilakukan pada 2026. Ia meminta agar pelaksanaan pengadaan tanah ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya.

‎

‎“Proses konsinyasi tahun 2026 ini harus melibatkan aparat penegak hukum dan Ombudsman RI. Jangan sampai masyarakat yang memiliki hak atas tanah justru dirugikan akibat proses yang tidak transparan,” tegasnya.

‎

‎Selain itu, Ade mendesak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang untuk melakukan rekonstruksi peta dan pengukuran ulang terhadap bidang tanah yang dipersoalkan. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan data administrasi pengadaan tanah.

‎

‎Ia juga menyoroti pencatatan NIB 00086 yang menurutnya diduga digunakan untuk sembilan orang penerima. Ade mempertanyakan dasar pencatatan tersebut karena dinilai perlu ada kejelasan mengenai identitas bidang tanah dan masing-masing penerima hak.

‎

‎“Ini harus dijelaskan. Ada nomor urut bidang 00086, tetapi NIB-nya diduga ganda. Kalau memang satu NIB untuk satu bidang tanah, mengapa bisa tercatat sembilan orang penerima?” ujarnya.

‎

‎Ade menambahkan, persoalan pengadaan tanah di kawasan pintu keluar Tol Serang-Panimbang, Kecamatan Bojong, tidak hanya menyangkut Hermawan. Ia juga menyebut warga bernama Ombi yang memiliki lahan dengan sejumlah bangunan usaha dan tempat tinggal, yakni satu toko sembako, dua rumah toko (ruko), serta satu rumah tinggal.

‎

‎Menurut Ade, pemilik lahan tersebut tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan tanah sebagaimana mestinya. Karena itu, ia meminta seluruh data kepemilikan, dokumen yuridis, serta proses penetapan penerima ganti kerugian diperiksa kembali.

‎

‎Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi terkait berbagai dugaan dan persoalan yang disampaikan Ade Rudianto, Kepala Kantor BPN Kabupaten Pandeglang tidak berada di kantornya. Belum memperoleh keterangan resmi dari pihak BPN Pandeglang.

Iklan dalam artikel
Bagikan: WhatsApp Facebook X

Berita Terkait

Komentar · 0

Belum ada komentar

Mulai percakapan.

Masuk untuk menambahkan komentar…