Garis Isu

PATTIRO Banten Desak Pembahasan Raperda Kepariwisataan Kota Serang Dihentikan Sementara

Oleh gatot@garisisu.com · 14 November 2026, 06:50 WIB

PATTIRO Banten Desak Pembahasan Raperda Kepariwisataan Kota Serang Dihentikan Sementara

SERANG- Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten mendesak DPRD dan Pemerintah Kota Serang menghentikan sementara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK). 

Desakan tersebut disampaikan karena regulasi yang tengah dibahas dinilai belum memiliki landasan perencanaan induk kepariwisataan yang jelas.

Peneliti PATTIRO Banten, Muhamad Sopyan Sidik, Jumat (13/11/2026). Pihaknya menilai pembahasan Raperda PUK tidak semestinya dilanjutkan sebelum pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Serang 2015–2025 dan menyusun arah kebijakan pembangunan pariwisata yang baru.

Menurutnya, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang RIPPARDA telah berakhir masa berlakunya. 

Kondisi tersebut membuat pembahasan regulasi operasional kepariwisataan berpotensi kehilangan arah apabila tidak didahului dengan pembaruan kebijakan induk.

PATTIRO juga menyoroti hasil penelitian Randy Arlan, Riswanda, dan Leo Agustino pada 2018 yang menemukan bahwa pelaksanaan RIPPARDA Kota Serang belum berjalan optimal. 

Sejumlah persoalan yang teridentifikasi di antaranya keterbatasan aparatur, lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), keterbatasan infrastruktur, serta belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata.

"Pembahasan Raperda PUK harus dihentikan sementara sampai arah kebijakan induk tersebut diperjelas dan dibuka kepada publik,"ujar Sopyan.

Selain persoalan perencanaan, PATTIRO turut mengkritisi argumentasi peningkatan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikaitkan dengan keberadaan tempat hiburan malam (THM) serta peredaran minuman beralkohol.

Menurut PATTIRO, potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut tidak bisa dihitung hanya berdasarkan pajak dan perputaran ekonomi. 

Pemerintah juga harus memperhitungkan konsekuensi sosial, kesehatan, serta tambahan beban pelayanan publik yang mungkin muncul.

PATTIRO merujuk pada kajian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Alcohol Policy Playbook 2024 yang mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan bukti kesehatan masyarakat dalam menyusun kebijakan terkait ketersediaan dan distribusi alkohol.

Selain itu, penelitian Manthey dan sejumlah peneliti lainnya pada 2021 memperkirakan biaya ekonomi akibat konsumsi alkohol dapat mencapai 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) setelah memperhitungkan komponen biaya yang belum tercakup dalam penelitian sebelumnya.

PATTIRO juga mengacu pada analisis Input-Output Akhmad Solikin pada 2021 yang menunjukkan industri minuman beralkohol memiliki angka pengganda output sebesar 1,42. 

Sementara keterkaitan ke belakang dan ke depan masing-masing berada di angka 0,87 dan 0,62. Temuan tersebut dinilai menunjukkan bahwa industri alkohol bukan sektor unggulan yang memiliki keterkaitan kuat dengan sektor ekonomi lainnya.

Di sisi lain, keberadaan THM juga dinilai memiliki potensi risiko terhadap ketertiban dan kenyamanan lingkungan. 

PATTIRO mengutip sejumlah penelitian internasional yang mengaitkan aktivitas tempat hiburan malam dengan risiko konsumsi alkohol berlebihan, kekerasan, agresi, hingga tindak kriminal.

Di Indonesia, survei BNN-LIPI 2019 mencatat tempat hiburan seperti diskotek, bar, pub, karaoke, biliar, dan kafe dipersepsikan oleh 90,5 persen responden sebagai lokasi rawan penyalahgunaan narkoba. 


Sementara survei BNN 2021 mencatat angka persepsi kerawanan tersebut mencapai 93,5 persen di kalangan responden pengguna narkoba.


Meski demikian, PATTIRO menegaskan bahwa temuan tersebut tidak berarti seluruh THM menjadi tempat terjadinya tindak kejahatan. 


Namun, berbagai hasil penelitian itu dinilai harus menjadi pertimbangan serius sebelum pemerintah mengambil kebijakan yang berkaitan dengan operasional tempat hiburan malam.


Persoalan lainnya yang menjadi perhatian PATTIRO adalah aspek hukum dan kearifan lokal. 


Organisasi tersebut menilai Pemerintah Kota Serang perlu memperhatikan rekam jejak pengujian Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Mahkamah Agung (MA).


Dalam catatannya, Putusan MA Nomor 6 P/HUM/2021 menolak permohonan uji materiil terhadap sejumlah ketentuan perda tersebut. 


Sementara Putusan Nomor 9 P/HUM/2024 menyatakan beberapa permohonan tidak dapat diterima dan menolak permohonan terhadap Pasal 46.


PATTIRO menilai kedua putusan tersebut harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi baru. 


Karena itu, substansi Raperda PUK tidak boleh membuka kembali ruang kompromi perizinan maupun perluasan operasional THM dan peredaran minuman beralkohol tanpa landasan hukum serta pertimbangan sosial yang memadai.


"PATTIRO Banten menolak setiap upaya memasukkan kembali ketentuan yang membuka ruang legalisasi atau pelonggaran THM dan peredaran alkohol tanpa landasan hukum, pertimbangan sosial, dan perlindungan masyarakat yang memadai,"tegasnya.


PATTIRO juga meminta Pemerintah Kota Serang membuka dokumen Naskah Akademik Raperda PUK beserta perhitungan fiskal yang menjadi dasar penyusunan regulasi. 


Langkah tersebut dinilai penting agar asumsi peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan PAD dapat diuji secara terbuka oleh kalangan akademisi, perguruan tinggi, serta masyarakat sipil.


Sebagai tindak lanjut, PATTIRO menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada DPRD dan Pemkot Serang. Pertama, menghentikan sementara pembahasan Raperda PUK hingga evaluasi RIPPARDA 2015–2025 diselesaikan dan arah pembangunan kepariwisataan diperbarui secara terbuka.


Kedua, menghapus seluruh ketentuan yang berpotensi memberikan kemudahan perizinan maupun perluasan operasional diskotek, bar, klub malam, dan usaha hiburan sejenis yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol.


Ketiga, membuka Naskah Akademik Raperda PUK kepada publik agar dasar metodologi dan kalkulasi ekonominya dapat diuji secara ilmiah. 


Keempat, mengarahkan pengembangan pariwisata pada sektor yang dinilai lebih inklusif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.


Sejumlah sektor yang direkomendasikan untuk diperkuat antara lain wisata halal, revitalisasi kawasan Cagar Budaya Banten Lama, pengembangan ekowisata Cagar Alam Pulau Dua, serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif.


PATTIRO menegaskan, kritik terhadap Raperda PUK bukan merupakan bentuk penolakan terhadap pembangunan pariwisata. 


Sebaliknya, langkah tersebut dimaksudkan agar kebijakan kepariwisataan Kota Serang disusun berdasarkan perencanaan yang jelas, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta manfaat ekonomi yang benar-benar dapat dirasakan warga.(*)

Iklan dalam artikel
Bagikan: WhatsApp Facebook X

Berita Terkait

Komentar · 0

Belum ada komentar

Mulai percakapan.

Masuk untuk menambahkan komentar…