Garis Isu

MUI Tetapkan Vape Haram, Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 Desak Pemerintah Larang Peredarannya

Oleh abyzhamal · 10 November 2026, 11:55 WIB

MUI Tetapkan Vape Haram, Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 Desak Pemerintah Larang Peredarannya

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai sesuatu yang haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).


Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga menetapkan bahwa kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik hukumnya haram.


Keputusan itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya bahaya terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.


Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyatakan, “Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”


Selain penggunaan, MUI juga menegaskan bahwa penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika dan zat terlarang lainnya hukumnya haram. Begitu pula dengan kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik.


Tidak hanya menetapkan hukum, MUI turut mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan Islam, hingga masyarakat.


Salah satu rekomendasi tersebut meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.


MUI juga meminta pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dinilai penting agar kebijakan pelarangan vape dapat berjalan secara terarah dan terpadu.


Dalam rekomendasi lainnya, Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.


Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan terhadap produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.


MUI juga merekomendasikan Kementerian Perindustrian mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape, sedangkan Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat.


Di sisi lain, BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta menindak tegas segala bentuk penyalahgunaannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


MUI turut mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga untuk meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta dampak negatifnya.


Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.


Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui oleh Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H. Amirsyah Tambunan.


Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah atau 6 November 2026 Masehi. Dalam ketentuan penutupnya, MUI menyatakan fatwa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengimbau seluruh pihak untuk menyebarluaskannya agar diketahui masyarakat luas.



sumber : mui.or.id

foto : ilustrasi

Iklan dalam artikel
Bagikan: WhatsApp Facebook X

Berita Terkait

Komentar · 0

Belum ada komentar

Mulai percakapan.

Masuk untuk menambahkan komentar…