Dosen dan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UNPAM Kampus Serang Berikan Edukasi Hukum kepada Masyarakat Desa Pasir Peuteuy
Oleh abyzhamal · 11 Oktober 2026, 15:30 WIB
PANDEGLANG – Dosen dan mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui edukasi hukum kepada warga Desa Pasir Peuteuy, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan yang merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya mengenai bahaya korupsi, dampak dan sanksi pidana judi online, serta mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa utang piutang.
Kehadiran tim PKM UNPAM Kampus Serang mendapat sambutan antusias dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi oleh tiga dosen dan dua kelompok mahasiswa, yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif serta sesi tanya jawab.
Dalam pemaparan pertama, Asik Mashuri, S.H., M.H., menyampaikan materi bertajuk Bahaya Korupsi yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara serta Dampaknya terhadap Pembangunan Nasional.
“Korupsi bukan hanya persoalan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap terhambatnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran antikorupsi harus ditanamkan mulai dari lingkungan terkecil, termasuk masyarakat desa,” ujar Asik Mashuri.
Ia menjelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang dapat menghambat pembangunan nasional, merugikan keuangan negara, serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Penyalahgunaan kewenangan dan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat berpotensi menghambat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Melalui materi tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menanamkan nilai kejujuran, integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengawasan pengelolaan anggaran pembangunan di tingkat desa.
Selanjutnya, Ahmad Dasuki, S.H., M.Kn., membawakan materi bertajuk Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Utang Piutang.
“Perjanjian utang piutang secara tertulis sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, potensi perselisihan di kemudian hari dapat diminimalkan,” kata Ahmad Dasuki.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya memahami aspek hukum dalam setiap transaksi pinjam-meminjam, terutama mengenai hak dan kewajiban antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
Menurutnya, perjanjian utang piutang sebaiknya dituangkan secara tertulis dengan mencantumkan identitas para pihak, jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, serta kesepakatan lain yang disetujui bersama.
Dokumen perjanjian tersebut dapat menjadi alat bukti apabila di kemudian hari terjadi perselisihan. Selain itu, penyelesaian sengketa dapat diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah atau mediasi sebelum menempuh jalur hukum.
Sementara itu, Fenimawati Laia, S.H., M.H., menyampaikan materi berjudul Edukasi Sanksi Pidana Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 dan Upaya Mitigasi Dampak Kriminalitas Derivatif terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga.
“Judi online tidak hanya memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga dapat memicu berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan mencegah keterlibatan anggotanya dalam aktivitas perjudian,” ujar Fenimawati.
Ia memberikan pemahaman mengenai larangan dan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Selain membahas aspek pidana, Fenimawati juga menguraikan berbagai dampak sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas judi online, mulai dari terganggunya keuangan keluarga, meningkatnya risiko penipuan dan pencurian, keterlibatan dalam pinjaman online ilegal, hingga munculnya konflik rumah tangga.
Melalui edukasi tersebut, masyarakat diajak meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik perjudian digital serta memperkuat peran keluarga dalam mencegah penyebarannya, khususnya di lingkungan pedesaan.
Mahasiswa Turut Edukasi Warga tentang Bahaya Judi Online dan Perjanjian Utang Piutang
Tidak hanya melibatkan dosen, kegiatan PKM tersebut juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UNPAM Kampus Serang untuk berkontribusi langsung dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat.
Kelompok pertama yang beranggotakan Yuyun Yunita, Ahmad Muhyi Abizamal, Tazul Maimun, dan Firli Ratu Sopia mengangkat tema Bahaya Judi Online.
Materi disampaikan oleh Ahmad Muhyi Abizamal dengan menitikberatkan pembahasan pada dampak negatif judi online terhadap kehidupan sosial, kondisi ekonomi, serta keharmonisan keluarga.
“Kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa judi online bukanlah jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Justru aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, merusak keharmonisan keluarga, bahkan memicu tindakan yang bertentangan dengan hukum,” tutur Ahmad Muhyi Abizamal.
Dalam pemaparannya, Ahmad menjelaskan bahwa kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet turut membuka peluang semakin luasnya penyebaran praktik perjudian online. Promosi melalui media sosial serta iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat menjadi salah satu faktor yang dapat menarik masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.
Ia juga menguraikan bahwa judi online bukan merupakan solusi untuk meningkatkan perekonomian, melainkan aktivitas berisiko yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan persoalan hukum.
Masyarakat turut diberikan pemahaman mengenai pentingnya meningkatkan literasi digital, menghindari tautan maupun promosi perjudian, serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang lebih produktif.
Selanjutnya, kelompok kedua yang terdiri atas Muhamad Andi Maulana, Intan Oslintia Lestari, dan Ajid Haryadi menyampaikan materi bertema Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Utang Piutang.
Materi yang dipaparkan oleh Ajid Haryadi tersebut menekankan pentingnya pembuatan surat perjanjian utang piutang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi pinjam-meminjam.
“Melalui edukasi ini, kami mengajak masyarakat agar tidak mengabaikan pentingnya surat perjanjian dalam transaksi utang piutang. Perjanjian yang dibuat secara jelas dapat menjadi bentuk perlindungan hukum sekaligus mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari,” kata Ajid Haryadi.
Dalam penjelasannya, Ajid menguraikan mekanisme penyusunan surat perjanjian sederhana yang memuat identitas pemberi dan penerima pinjaman, nominal utang, waktu pembayaran, tanda tangan para pihak, serta ketentuan yang telah disepakati bersama.
Ia juga menjelaskan bahwa perjanjian tertulis dapat membantu mencegah kesalahpahaman sekaligus memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Selain itu, masyarakat diberikan pemahaman mengenai langkah penyelesaian apabila terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
Adapun mahasiswa lainnya, yakni Siti Alfa Roza dan Jhonatan Simamora, turut berpartisipasi sebagai bagian dari tim penyusun materi dan pendampingan warga selama kegiatan berlangsung.
Melalui kolaborasi antara dosen dan mahasiswa tersebut, kegiatan PKM diharapkan tidak hanya menjadi sarana penyampaian teori hukum, tetapi juga memberikan pengetahuan praktis yang dapat diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Warga terlihat antusias memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi langsung dengan tim PKM mengenai berbagai persoalan hukum yang kerap dijumpai di lingkungan masyarakat.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, dosen dan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UNPAM Kampus Serang berharap masyarakat Desa Pasir Peuteuy semakin memahami hak dan kewajibannya, memiliki kesadaran untuk menaati peraturan perundang-undangan, serta mampu melakukan pencegahan dini terhadap berbagai potensi pelanggaran hukum.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendekatkan pengetahuan hukum kepada masyarakat dan mendukung terciptanya lingkungan desa yang lebih sadar hukum.


