Garis Isu

Lindungi Badak Jawa dari Ancaman Tambang, Pemkab Pandeglang Desak WUP Ujung Kulon Dikaji Ulang

Oleh Editia Nuralif · 17 November 2026, 19:50 WIB

Lindungi Badak Jawa dari Ancaman Tambang, Pemkab Pandeglang Desak WUP Ujung Kulon Dikaji Ulang

PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten, meminta pemerintah pusat mengkaji ulang penetapan wilayah perairan Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam kelestarian ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), termasuk habitat badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang populasinya sangat terbatas.


Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, secara khusus meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk melakukan moratorium sekaligus mengkaji kembali penetapan kawasan tersebut sebelum berlanjut ke tahapan perizinan pertambangan.


Menurut Iing, Ujung Kulon bukan sekadar kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam, melainkan warisan alam yang harus dijaga kelestariannya demi generasi mendatang.


"Pada prinsipnya, saya meminta kepada Menteri ESDM untuk memoratorium kawasan yang telah ditetapkan tersebut dan mengkajinya kembali. Ujung Kulon merupakan warisan alam dari nenek moyang yang harus kita jaga dan pelihara," kata Iing kepada wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (17/11/2026).


Ia menjelaskan, penetapan wilayah pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dilibatkan secara teknis dalam proses penetapan wilayah tersebut.


Meski demikian, Iing menegaskan bahwa penetapan WUP tidak serta-merta memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas eksploitasi pertambangan. Masih terdapat sejumlah tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi apabila nantinya ada perusahaan yang berminat melakukan kegiatan pertambangan di kawasan tersebut.


Tahapan itu mencakup pengurusan perizinan, kesesuaian tata ruang, persyaratan lingkungan hidup, serta proses lainnya yang melibatkan pemerintah provinsi dan instansi terkait.


"Ini sebenarnya bukan izin pertambangan, tetapi penetapan kawasan pertambangan. Kalau nanti ada perusahaan yang akan menambang, mereka masih harus berproses mengurus perizinan, mulai dari tata ruang, lingkungan hidup, dan tahapan lainnya," ujarnya.


Kendati demikian, Iing mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah yang bersinggungan dengan kawasan konservasi berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kelestarian lingkungan.


Terlebih, TNUK merupakan habitat alami badak Jawa, salah satu satwa paling langka dan dilindungi di dunia. Kerusakan ekosistem di kawasan tersebut dikhawatirkan semakin memperbesar ancaman terhadap kelangsungan hidup satwa bercula satu itu.


"Kalau pertambangannya ada di wilayah Ujung Kulon, secara otomatis akan mengancam ekosistem yang ada di TNUK. Kalau ekosistemnya terancam, berarti badaknya juga terancam punah," tegasnya.


Ia memastikan Pemkab Pandeglang tidak akan mendukung aktivitas pertambangan apabila terbukti berpotensi merusak kawasan konservasi dan mengancam habitat satwa yang dilindungi.


Bahkan, Iing menegaskan pemerintah daerah akan menolak proses perizinan perusahaan yang kegiatan usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem TNUK.


"Kalau nanti bakal merusak kawasan konservasi dan ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon, tentu pemerintah daerah harusnya tidak memberikan izin kepada perusahaan mana pun. Perizinannya akan kami tolak," ungkapnya.


Lebih lanjut, Iing menilai keberadaan badak Jawa memiliki arti penting bagi masa depan kawasan Ujung Kulon. Ia menyebut satwa endemik tersebut sebagai mustika Kabupaten Pandeglang yang keberadaannya harus terus dipertahankan.


Menurutnya, menjaga kelestarian habitat badak Jawa merupakan bagian penting dari upaya melindungi kawasan konservasi agar terhindar dari ancaman eksploitasi sumber daya alam.


"Kuncinya adalah mempertahankan badak ini. Badak Jawa merupakan mustika Kabupaten Pandeglang. Mereka yang menjaga kawasan Ujung Kulon. Kalau badaknya tidak ada, ke depan dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi dan lain sebagainya," tuturnya.


Sikap Pemkab Pandeglang tersebut menambah sorotan terhadap penetapan wilayah perairan Ujung Kulon sebagai WUP. Pemerintah pusat diharapkan tidak hanya mempertimbangkan potensi ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga memperhitungkan dampak ekologis serta keberlangsungan kawasan konservasi yang menjadi habitat satwa langka, khususnya badak Jawa.

Iklan dalam artikel
Bagikan: WhatsApp Facebook X

Berita Terkait

Komentar · 0

Belum ada komentar

Mulai percakapan.

Masuk untuk menambahkan komentar…