Garis Isu

KNPI Pandeglang Tantang Keseriusan Pemda: Perbup Kepemudaan dan Satgas Pengawas Anggaran Harus Diperjelas

Oleh Editia Nuralif · 26 Oktober 2026, 18:02 WIB

KNPI Pandeglang Tantang Keseriusan Pemda: Perbup Kepemudaan dan Satgas Pengawas Anggaran Harus Diperjelas

PANDEGLANG — Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pandeglang mendorong Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera menyusun peraturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan. Selain itu, KNPI mendesak penguatan pengawasan anggaran pendidikan dan kepemudaan melalui pembentukan satuan tugas (Satgas).

‎

‎Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Jilid II bersama Komisi IV DPRD dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Senin (26/10/2026).

‎

‎Ketua Umum DPD KNPI Kabupaten Pandeglang, Saepudin, menilai persoalan anggaran kepemudaan perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi generasi muda. Ia juga menekankan pentingnya kejelasan kebijakan dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran daerah.

‎

‎“Persoalan anggaran kepemudaan tidak bisa dianggap sepele. Ada regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan kepemudaan. Karena itu, kami meminta Disdikpora Kabupaten Pandeglang dan pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap alokasi serta realisasi anggaran kepemudaan agar pembinaan pemuda dapat berjalan optimal,” ujar Saepudin.

‎

‎Menurutnya, penyelenggaraan kepemudaan memiliki landasan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah menyusun dan menetapkan peraturan pelaksana Perda Kepemudaan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎

‎Saepudin berharap aturan pelaksana tersebut dapat memperjelas mekanisme implementasi kebijakan, pembagian peran antarperangkat daerah, serta dukungan anggaran bagi program kepemudaan secara terukur dan berkelanjutan.

‎

‎“Perda tentang Kepemudaan harus diimplementasikan secara nyata. Kami mendorong adanya aturan pelaksana yang jelas agar program kepemudaan tidak berhenti pada regulasi semata, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemuda di Kabupaten Pandeglang,” tegasnya.

‎

‎Selain persoalan kepemudaan, DPD KNPI Pandeglang menyoroti pentingnya pengawasan terhadap tata kelola anggaran pendidikan, terutama program revitalisasi sekolah pada jenjang TK/PAUD, sekolah dasar negeri (SDN), dan sekolah menengah pertama (SMP), baik melalui program reguler maupun nonreguler.

‎

‎Dalam forum tersebut, KNPI mendorong DPRD bersama pemerintah daerah membentuk Satgas untuk memperkuat pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pendidikan serta kepemudaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.

‎

‎“Kami meminta pemerintah daerah, khususnya Disdikpora Pandeglang, tidak main-main dalam mengelola anggaran pendidikan dan kepemudaan. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan tindak lanjut yang konkret,” kata Saepudin.

‎

‎Ia juga meminta DPRD Kabupaten Pandeglang menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar aspirasi masyarakat tidak berhenti pada forum rapat tanpa penyelesaian yang jelas. Saepudin turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

‎

‎RDP tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, TB. Udi Juhdi, sekretaris dan sejumlah anggota Komisi IV DPRD, serta perwakilan bidang di lingkungan Disdikpora Kabupaten Pandeglang.

‎

‎Ketua Komisi IV Apresiasi Aspirasi KNPI

‎

‎Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, TB. Udi Juhdi, mengapresiasi langkah DPD KNPI Pandeglang dalam menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terkait pembangunan daerah, khususnya di bidang kepemudaan dan pendidikan.

‎

‎Menurut Udi Juhdi, KNPI turut berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, gotong royong, kajian, diskusi, hingga kegiatan kemanusiaan, termasuk membantu masyarakat terdampak bencana. Ia menilai peran organisasi kepemudaan tersebut perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah daerah.

‎

‎“Kami menyampaikan apresiasi kepada DPD KNPI Pandeglang atas berbagai kegiatan dan masukan yang disampaikan. Aspirasi ini akan kami kawal agar dapat ditemukan solusi yang baik bagi penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Pandeglang,” ujar Udi Juhdi.

‎

‎Ia menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang akan menggelar rapat internal dan kembali mengundang Disdikpora untuk membahas tindak lanjut aspirasi tersebut pada Rabu (28/10/2026).

‎

‎Udi Juhdi juga menyayangkan ketidakhadiran Kepala Disdikpora dalam dua agenda pertemuan yang telah dijadwalkan. Menurutnya, pembahasan persoalan pendidikan dan kepemudaan membutuhkan komunikasi serta koordinasi langsung dengan perangkat daerah terkait.

‎

‎“Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong adanya tindak lanjut dari Disdikpora. Harapannya, aspirasi yang disampaikan

Iklan dalam artikel
Bagikan: WhatsApp Facebook X

Berita Terkait

Komentar · 0

Belum ada komentar

Mulai percakapan.

Masuk untuk menambahkan komentar…