Kejari Pandeglang Pulihkan Rp264 Juta dari Kasus Korupsi PT LKM Pandeglang Berkah
Oleh Editia Nuralif · 23 Oktober 2026, 16:32 WIB
PANDEGLANG – Upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pandeglang Berkah mulai membuahkan hasil. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang menyerahkan uang sebesar Rp264.092.689,00 kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk dikembalikan ke kas daerah, Jumat (23/10/2026).
Kepala Kejari Pandeglang, Surayadi Sembiring, menyerahkan dana tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi perkara korupsi yang berlangsung pada periode 2021–2024. Perkara itu telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 20.
Surayadi mengungkapkan, nilai kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp938.405.647,00. Dengan demikian, uang yang diserahkan saat ini baru mencakup sebagian dari total kerugian yang harus dipulihkan.
“Pengembalian uang negara ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan. Kami akan terus berupaya memulihkan kerugian yang timbul akibat perkara tersebut, termasuk menindaklanjuti sisa kewajiban pengembalian,” kata Surayadi saat penyerahan dana, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan bahwa Kejari Pandeglang melalui Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) masih berupaya menelusuri aset dan melakukan penagihan terhadap sisa kerugian negara. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh dana yang menjadi hak negara dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan hukum.
Menurut Surayadi, pengembalian hasil tindak pidana korupsi menjadi bagian penting dalam penanganan perkara. Selain memberikan sanksi kepada pelaku, proses hukum juga diarahkan untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dirugikan.
Di sisi lain, Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyampaikan penghargaan kepada jajaran Kejari Pandeglang atas upaya penyelamatan keuangan daerah. Ia berharap pengembalian dana tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
“Kami menyambut baik pengembalian kerugian keuangan negara ini. Penegakan hukum harus menjadi perhatian bersama agar pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan,” ujar Iing.
Iing juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan perkara tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan tugas, khususnya dalam penggunaan anggaran. Ia menilai pengawasan yang konsisten diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Pemkab Pandeglang, lanjutnya, akan memperkuat koordinasi dengan Kejari Pandeglang dan Inspektorat Daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Sementara itu, dana yang telah dikembalikan akan masuk ke kas daerah dan diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta penyediaan fasilitas bagi masyarakat.
Hingga penyerahan tersebut dilakukan, proses pemulihan kerugian negara masih berlanjut. Kejari Pandeglang menyatakan akan terus menindaklanjuti sisa kerugian dari total Rp938.405.647,00 agar pengembalian keuangan negara dapat diselesaikan secara menyeluruh.


