Kadisdikpora Pandeglang Terbitkan SE Revitalisasi 2026, Tegaskan Transparansi dan Larangan Korupsi
Oleh abyzhamal · 3 November 2026, 12:21 WIB
PANDEGLANG – Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang, Dr. H. Sutoto, S.Pd., M.Si., menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4/6-DISDIKPORA/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Surat tersebut menegaskan kewajiban transparansi, akuntabilitas, serta larangan praktik korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh kepala sekolah penerima bantuan revitalisasi jenjang SMP, SD, TK, PAUD, dan Pendidikan Nonformal (PNF) di Kabupaten Pandeglang.
Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari Pakta Integritas Nomor 45.034-IX-NK.03-2026 tentang Pelaksanaan Bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026.
Dalam surat edaran tersebut, Sutoto menyampaikan delapan poin penegasan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh sekolah penerima bantuan. Di antaranya, memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mematuhi perjanjian kerja sama (PKS) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kemendikdasmen dengan kepala sekolah.
Selain itu, pihak sekolah diminta menjaga kualitas konstruksi sesuai spesifikasi perencanaan pengadaan barang, memastikan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) bekerja berdasarkan perencanaan yang telah diverifikasi, serta meningkatkan pengawasan terhadap ketepatan waktu, kesesuaian material, dan mutu bangunan.
Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran juga harus dilakukan sesuai tata kelola keuangan negara. Sutoto secara tegas mengingatkan agar seluruh pihak tidak melakukan praktik korupsi maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun yang dapat memengaruhi integritas pelaksanaan tugas.
“Setiap rupiah bantuan pusat harus jadi bangunan berkualitas untuk anak-anak Pandeglang. Tidak ada ruang untuk korupsi, gratifikasi, dan kerja asal-asalan. Kami awasi ketat bersama Bupati, Sekda, dan Inspektorat,” tegas Sutoto kepada awak media.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan hasil revitalisasi agar dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
Surat edaran tersebut telah ditandatangani secara elektronik melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen itu juga ditembuskan kepada Bupati Pandeglang sebagai laporan, Sekretaris Daerah, serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
Penerbitan surat edaran ini diharapkan menjadi pedoman sekaligus bentuk pengawasan terhadap seluruh sekolah penerima bantuan revitalisasi tahun 2026 di Kabupaten Pandeglang, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan, mengutamakan kualitas, serta terhindar dari penyimpangan anggaran.


