Garis Isu

HMI Pandeglang Gelar Aksi Jilid II di DPRD, Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Program Revitalisasi Sekolah

Oleh abyzhamal · 29 Oktober 2026, 20:03 WIB

HMI Pandeglang Gelar Aksi Jilid II di DPRD, Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Program Revitalisasi Sekolah

PANDEGLANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Kamis (29/10/2026). Aksi tersebut turut diwarnai dengan doa bersama dan pembacaan Surat Yasin sebagai bentuk perjuangan moral dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.


Dalam aksi tersebut, massa HMI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten segera mengusut dugaan praktik monopoli, gratifikasi, serta tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Pandeglang yang diduga melibatkan sejumlah oknum anggota DPRD setempat.


Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Moh. Ilham, mengatakan bahwa aksi lanjutan tersebut merupakan bentuk konsistensi organisasinya dalam mengawal penggunaan anggaran pendidikan agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.


Menurutnya, HMI menerima sejumlah informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan melalui jalur aspirasi, yang disebut-sebut melibatkan beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Pandeglang.


“Dugaan pemotongan anggaran pada program revitalisasi satuan pendidikan jalur aspirasi tingkat SD, SMP, dan SLTA bahkan mencapai sebesar 25–30 persen, yang disebut-sebut melibatkan beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Pandeglang,” kata Ilham.

Ia menilai informasi tersebut perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Pasalnya, program revitalisasi satuan pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.


Menurut Ilham, apabila dugaan penyimpangan tersebut terbukti, praktik itu berpotensi merugikan pelaksanaan program dan menghambat upaya pemerintah dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang layak bagi masyarakat.


“Kami mendesak KPK RI dan Kejaksaan Tinggi Banten untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak, termasuk oknum anggota DPRD Pandeglang yang diduga terlibat,” tegasnya.


Sementara itu, Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Pandeglang sekaligus Koordinator Lapangan aksi, Dian Ardiansyah, menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas isu tanpa adanya penelusuran lebih lanjut dari aparat penegak hukum.


Ia mendesak Kejati Banten melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik monopoli, gratifikasi, maupun tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan.


Dian juga menegaskan bahwa HMI Cabang Pandeglang akan terus mengawal persoalan tersebut melalui aksi lanjutan hingga terdapat kejelasan penanganan dari lembaga yang berwenang.


“Aksi demonstrasi ini akan dilakukan berjilid-jilid hingga semua persoalan dapat diungkap dan ditangani oleh pihak yang berwenang,” ujarnya.

HMI berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti informasi tersebut secara objektif dan profesional guna memastikan pelaksanaan program revitalisasi pendidikan berjalan sesuai ketentuan serta terbebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.


Hingga berita ini disusun, tudingan yang disampaikan HMI tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Pihak DPRD Kabupaten Pandeglang maupun pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan aksi perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan tanggapan atas persoalan tersebut.

Iklan dalam artikel
Bagikan: WhatsApp Facebook X

Berita Terkait

Komentar · 0

Belum ada komentar

Mulai percakapan.

Masuk untuk menambahkan komentar…