Fraksi Golkar Pandeglang Sisihkan Gaji untuk Bantu Renovasi Rumah Warga
Oleh Editia Nuralif · 15 November 2026, 13:59 WIB
PANDEGLANG – Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Partai Golkar, Miftahul Farid Syukur, memberikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni milik warga di Kampung Kadu Dadap, Desa Jiput, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (15/11/2026).
Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Bulan Bakti Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pandeglang yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu melalui kegiatan sosial.
Miftahul Farid Syukur mengatakan, kegiatan renovasi rumah tersebut bersumber dari dana pribadi hasil iuran seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Pandeglang. Iuran itu dikumpulkan setiap bulan untuk dialokasikan dalam berbagai kegiatan sosial di sejumlah daerah pemilihan (dapil).
"Jadi, kami sebagai anggota Fraksi Golkar mengadakan Bulan Bakti. Salah satunya membantu masyarakat menggunakan uang pribadi, sebagai bentuk bakti sosial sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja sebaik-baiknya," ujar Miftahul.
Ia menjelaskan, kegiatan sosial tersebut tidak hanya menyasar masyarakat di daerah pemilihannya, tetapi juga dilaksanakan secara bergiliran di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Pandeglang.
Menurutnya, seluruh anggota fraksi berkomitmen untuk menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan agar dapat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Setiap bulan kami iuran dari gaji masing-masing anggota fraksi untuk disiapkan bagi masyarakat. Bahkan, kami menargetkan setiap bulan harus turun langsung memberikan bantuan," katanya.
Miftahul menyebutkan, bantuan renovasi rumah di Desa Jiput tersebut merupakan rumah kedua yang telah dibantu melalui program Bulan Bakti. Ia menilai, persoalan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pandeglang masih cukup banyak dan membutuhkan perhatian bersama.
Menurutnya, jika seluruh persoalan tersebut hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), proses penanganannya membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit.
"Kalau hanya mengandalkan APBD, pertama proses pengajuannya cukup lama, kedua anggarannya juga terbatas. Karena itu, kami sebagai anggota dewan juga harus memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan penerima bantuan ditentukan berdasarkan informasi dan aspirasi masyarakat melalui jaringan konstituen serta tim di setiap desa dan kampung. Penentuan penerima dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan skala prioritas.
Selain renovasi rumah, Miftahul juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap akses pelayanan kesehatan bagi warga penerima bantuan. Ia menyebut anggota DPRD dari Komisi IV, Andri, akan turut membantu melakukan pendampingan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan dan administrasi lainnya.
Ia berharap kegiatan Bulan Bakti tersebut dapat terus berjalan secara konsisten sehingga kehadiran wakil rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan.


