Diduga Informasi Razia Bocor, Penertiban PKL di Pasar Badak Pandeglang Tak Temukan Pedagang
Oleh Editia Nuralif · 28 Oktober 2026, 13:57 WIB
PANDEGLANG – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Badak Pandeglang, Banten, berlangsung sepi pada Rabu (28/10/2026). Sejumlah pedagang yang biasanya berjualan di atas trotoar dan bahu jalan tidak terlihat saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pandeglang melakukan penertiban.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa informasi mengenai agenda penertiban telah diketahui para pedagang sebelum petugas tiba di lokasi. Akibatnya, petugas tidak mendapati aktivitas perdagangan seperti yang biasa terlihat di kawasan tersebut.
Kepala Bidang Ketertiban Umum (Tibum) Satpol PP Pandeglang, Edi Mulyadi, menduga para pedagang telah memperoleh informasi lebih awal mengenai kegiatan tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui pihak yang menyampaikan informasi itu.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, ada kemungkinan informasi penertiban ini sudah bocor. Namun, saya belum mengetahui siapa yang menyampaikan informasi tersebut,” ujar Edi saat ditemui di lokasi penertiban, Rabu (28/10/2026).
Meski tidak menemukan pedagang yang berjualan, petugas tetap mengamankan sejumlah barang yang ditinggalkan di lokasi. Barang-barang tersebut di antaranya meja dan sisa perlengkapan pembongkaran, sedangkan barang dagangan tidak ditemukan karena diduga telah lebih dahulu dipindahkan.
Edi menjelaskan, penertiban dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan daerah yang melarang penggunaan fasilitas umum untuk aktivitas perdagangan. Ia menegaskan, trotoar, bahu jalan, tepi jalan, dan taman hijau tidak diperuntukkan bagi kegiatan berjualan.
“Penertiban ini kami lakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008. Dalam aturan tersebut, PKL tidak diperbolehkan berjualan di atas trotoar, bahu jalan, tepi jalan, maupun taman hijau,” tegasnya.
Untuk mencegah para pedagang kembali menempati area terlarang, Satpol PP Pandeglang berencana meningkatkan pengawasan melalui patroli rutin. Langkah tersebut akan mulai dilaksanakan sehari setelah penertiban, yakni Kamis (29/10/2026).
Edi menambahkan, apabila pelanggaran masih ditemukan, pihaknya akan meneruskan penanganan kepada petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pihak terkait sesuai kewenangannya. Para pelanggar juga dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan mulai melakukan pengawasan secara rutin di kawasan ini. Jika masih ditemukan pelanggaran, penanganannya akan kami limpahkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai aturan,” pungkasnya.


