AMIRA Pandeglang Geruduk Kantor Bupati dan DPRD, Soroti Anggaran Rp56 Miliar untuk Legislator
Oleh Editia Nuralif · 10 November 2026, 17:21 WIB
PANDEGLANG – Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (DPC AMIRA) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Pandeglang, Selasa (10/11/2026).
Dalam aksinya, AMIRA menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan bagi 50 anggota DPRD Pandeglang yang disebut mencapai Rp56 miliar. Mereka menilai alokasi tersebut tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang yang masih banyak mengalami kerusakan.
Ketua DPC AMIRA Pandeglang, Rohikmat, mengatakan pemerintah daerah dan DPRD seharusnya lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi akses utama aktivitas warga.
“Anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan legislator tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Kami melihat, berdasarkan ketentuan dalam UU HKPD, anggaran infrastruktur seharusnya mencapai 40 persen. Namun, kenyataannya di Pandeglang masih kurang dari 15 persen. Ini menunjukkan ketidakadilan terhadap masyarakat,” kata Rohikmat.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi tersebut, panjang jalan rusak di Kabupaten Pandeglang mencapai 196,405 kilometer. Sementara itu, jalan dalam kondisi baik dan sedang tercatat sepanjang 492,313 kilometer.
Menurutnya, kerusakan jalan masih ditemukan di sejumlah wilayah, khususnya Pandeglang bagian selatan, Kecamatan Patia, Cikeusik, hingga beberapa wilayah lainnya.
“Contohnya jalan di Pandeglang selatan dan wilayah Kecamatan Patia yang kondisinya dipenuhi lubang. Belum lagi jalan desa di wilayah Cikeusik yang belum mendapatkan perhatian serius. Bahkan, jalan dari Bojong Canar menuju pusat pemerintahan Kecamatan Cikedal kondisinya sangat parah. Ini jelas tidak adil bagi masyarakat,” ungkapnya.
Rohikmat juga menyayangkan alasan keterbatasan anggaran yang kerap disampaikan pemerintah ketika masyarakat mengeluhkan kerusakan jalan. Padahal, menurutnya, sejumlah warga bahkan harus melakukan perbaikan secara swadaya karena belum mendapatkan penanganan dari pemerintah.
Ia turut mempertanyakan efektivitas perjalanan dinas anggota DPRD yang menghabiskan anggaran hingga puluhan miliar rupiah. Selain itu, besaran tunjangan perumahan yang diterima para legislator dinilai perlu dievaluasi.
“Ketika masyarakat mengeluhkan jalan rusak, para wakil rakyat justru menghabiskan puluhan miliar untuk perjalanan dinas yang belum tentu memberikan dampak nyata bagi Pandeglang. Belum lagi tunjangan rumah anggota DPRD yang mencapai lebih dari Rp20 juta per bulan. Ini sangat memprihatinkan ketika masyarakat masih harus menghadapi infrastruktur yang rusak,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Suandi, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh informasi adanya penurunan signifikan alokasi anggaran perbaikan jalan di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2026.
“Tahun ini anggaran infrastruktur kurang dari 15 persen, padahal seharusnya 40 persen. Ini menunjukkan pemerintah daerah dan DPRD seolah-olah mengesampingkan kepentingan rakyat. Pejabatnya bisa bepergian dan mendapatkan tunjangan rumah, sementara masyarakat harus menikmati jalan yang rusak,” ujar Suandi.
Suandi juga menyoroti alokasi tunjangan perumahan anggota DPRD Pandeglang yang disebut mencapai Rp12,7 miliar pada tahun anggaran 2026. Jika dibagi kepada 50 anggota DPRD, tunjangan tersebut dinilai mencapai lebih dari Rp20 juta per bulan untuk setiap legislator.
Ia kemudian membandingkan besaran tunjangan tersebut dengan Kota Cilegon yang menurutnya hanya memberikan tunjangan perumahan sekitar Rp14 juta per bulan kepada anggota DPRD.
“Ini menjadi sesuatu yang aneh. Tunjangan perumahan anggota DPRD Pandeglang mencapai lebih dari Rp20 juta per bulan, sementara kondisi jalan di daerah masih banyak yang rusak parah,” sambungnya.
AMIRA menegaskan tidak akan berhenti pada aksi tersebut. Mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa jilid II dan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons dari pemerintah daerah maupun DPRD Pandeglang.
Mereka mendesak agar anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan DPRD dievaluasi serta dialihkan untuk meningkatkan anggaran perbaikan infrastruktur jalan yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat.
AMIRA juga meminta pemerintah daerah memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dalam penyusunan prioritas anggaran daerah.


