Garis Isu

Adde Rosi: Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Diprioritaskan pada 2027

Oleh Editia Nuralif · 13 November 2026, 20:24 WIB

Adde Rosi: Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Diprioritaskan pada 2027

PANDEGLANG – Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah bersama DPR RI tengah memprioritaskan kebijakan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang ditargetkan mulai direalisasikan pada Januari 2027.

‎

‎Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat yang banyak disampaikan kepadanya selama masa reses. Menurutnya, persoalan kepastian status kepegawaian PPPK menjadi salah satu perhatian yang telah dibahas dalam perencanaan anggaran tahun 2027.

‎

‎Hal itu disampaikan Adde Rosi saat menghadiri kegiatan Sarasehan Kebangsaan di Gedung PKPRI, Kabupaten Pandeglang, Jumat (13/11/2026).

‎

‎“Rencana ini sudah diperhitungkan secara matang dalam rapat anggaran tahun 2027. Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu memang menjadi salah satu prioritas kami,” kata Adde Rosi kepada wartawan.

‎

‎Politikus Partai Golkar tersebut mengapresiasi langkah pemerintah bersama DPR RI dalam mendorong peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Kebijakan itu diharapkan dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga yang selama ini telah mengabdikan diri dalam pelayanan publik.

‎

‎Ia menyebut, kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut tenaga pendidik atau guru, tetapi juga profesi lain, seperti tenaga kesehatan hingga petugas pemadam kebakaran.

‎

‎“Ini adalah berita bahagia. Semoga bisa diberlakukan secara menyeluruh dan serentak. Ini menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian secara lebih menyeluruh dan berkeadilan,” ujarnya.

‎

‎Sebelumnya, pemerintah memastikan rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

‎

‎Prasetyo menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan pemerintah bersama DPR RI melalui koordinasi lintas kementerian dan sektor. Kebijakan ini juga menjadi perluasan dari program sebelumnya yang lebih dahulu menyasar tenaga PPPK paruh waktu di bidang pendidikan.

‎

‎Dengan rencana tersebut, peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan kepastian status kepegawaian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para tenaga yang telah berkontribusi dalam pelayanan masyarakat.

Iklan dalam artikel
Bagikan: WhatsApp Facebook X

Berita Terkait

Komentar · 0

Belum ada komentar

Mulai percakapan.

Masuk untuk menambahkan komentar…